“Saya ingin sampaikan bahwa itu nanti akan didukung juga dengan regulasi tambahan,” tegasnya.
Laode dalam kesempatan sebelumnya memastikan rencana impor minyak mentah dengan volume total 150 juta ton dari Rusia tetap berlanjut, meskipun AS mengakhiri relaksasi sanksi terhadap produk migas Rusia medio bulan ini.
“Sekarang kan masih tetap berproses kan kemarin juga Pak Wamen barusan kembali dari sana juga. Jadi proses tetap berjalan lah,” kata Laode kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (18/5/2026).
Lebih lanjut, Laode memastikan Indonesia bakal menempuh berbagai langkah apabila nantinya terdapat kendala dalam mendatangkan minyak mentah Rusia. Salah satunya, memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.
Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan terdapat dua opsi impor minyak mentah dari Rusia, yakni melalui badan usaha milik megara (BUMN) PT Pertamina (Persero) atau melalui badan layanan umum (BLU).
Yuliot juga menyatakan Kementerian ESDM bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sedang membahas sumber pembiayaan impor minyak mentah tersebut.
“Jadi sekarang kita tinggal instrumen bagaimana kita mengimpornya. Apakah langsung BUMN atau ini ada BLU? Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya,” kata Yuliot kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).
“Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan ya termasuk pembiayaan itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga ya. Kemudian itu juga dengan badan usaha termasuk bagaimana pada saat impor jalur mana yang akan digunakan,” tutur dia.
Yuliot turut mengingatkan jika impor dilakukan melalui BUMN, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi gegara impor dilakukan secara langsung tanpa melalui proses tender atau lelang.
Di sisi lain, Pertamina selaku BUMN migas juga sudah memiliki kontrak pembelian dari sejumlah sumber.
“Ini kan BUMN kan juga ini sudah ada kontrak-kontrak dengan pihak lain ya kemudian untuk pemenuhan di dalam negeri bagaimana proses pengadaan ya kemudian bagaimana pembiayaan itu kan konsekuensinya proses pengadaan,” ujar dia.
“Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G [government to government atau antarpemerintah]. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan,” tutur Yuliot.
Sekadar informasi, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo pertama kali mengungkapkan Indonesia mendapatkan komitmen pasokan minyak mentah dari Rusia dengan volume total sebesar 150 juta barel.
Komitmen tersebut diamankan Indonesia usai Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Adik Prabowo tersebut mengungkapkan Putin memberikan komitmen kepada Prabowo agar negaranya memasok sekitar 100 juta barel minyak mentah dengan harga khusus dan dapat segera dikirimkan ke Indonesia.
Setelah itu, jika Indonesia membutuhkan tambahan pasokan, maka Rusia juga dapat memasok sekitar 50 juta barel minyak mentah ke Tanah Air.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump resmi mengakhiri relaksasi sanksi yang mendorong lebih banyak penjualan minyak mentah Rusia, bahkan ketika perang Iran memicu kekhawatiran tentang pasokan minyak global dan biaya bahan bakar yang lebih tinggi.
Berakhirnya pengecualian sanksi tersebut secara efektif menghentikan untuk sementara waktu periode singkat di mana pemerintahan Trump melonggarkan sanksi terhadap beberapa minyak Rusia, sehingga memungkinkan pembelian yang seharusnya dilarang.
AS mengeluarkan pengecualian pertama pada Maret dan yang kedua setelah yang pertama berakhir pada April. Keduanya hanya berlaku untuk sebagian kecil minyak Rusia yang telah dimuat ke kapal tanker.
(azr/wdh)
