Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Berikut rangkuman lengkap keputusan BI Rate Mei 2026:
1.Perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia
Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia. Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya. Perkembangan ini mengakibatkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi sebesar 3,0% dan tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3%.
Respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya. Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan tidak akan turun hingga akhir 2026 dan terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 dengan inflasi AS yang masih tinggi.
Imbal hasil (yield) US Treasury yang telah naik ke 4,66% (tenor 10 tahun) dan 4,11% (tenor 2 tahun) pada tanggal 19 Mei 2026, dan diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar.
Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara Emerging Markets, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe-haven assets) khususnya obligasi AS.
Perkembangan ini juga mendorong kuatnya Indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY). Terus memburuknya prospek perekonomian dan pasar keuangan global mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
2.Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipertahankan
Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,39% (yoy) pada kuartal IV-2025 menjadi 5,61% (yoy) pada kuartal I-2026, ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong kenaikan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak positif berbagai stimulus Pemerintah.
Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi didorong belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR). Investasi khususnya investasi bangunan meningkat dipengaruhi oleh Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Sementara itu, ekspor turun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh optimalisasi belanja pemerintah yang bersinergi dengan bauran kebijakan BI termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7%.
3. Kinerja NPI perlu terus diperkuat
Surplus neraca perdagangan barang turun dari US$7,6 miliar pada kuartal IV 2025 menjadi US$5,5 miliar pada kuartal I 2026. Sementara itu, aliran modal pada kuartal I 2026 tercatat net outflows sebesar US$0,8 miliar.
Perkembangan ini perlu direspon dengan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah dan BI sehingga kinerja neraca pembayaran dapat terus mendukung ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dalam menghadapi gejolak global akibat perang Timur Tengah.
Sementara itu, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dinaikkan menjadi 6,21%, 6,31% dan 6,45% masing-masing untuk tenor 6, 9 dan 12 bulan pada 13 Mei 2026. Berbagai respons kebijakan yang ditempuh dapat mendorong kembali masuknya investasi portofolio asing pada kuartal II-2026 yang mencatatkan netinflows sebesar US$5,5 miliar hingga 18 Mei 2026, terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh meningkatnya imbal hasil di kedua instrumen tersebut.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tetap terjaga sebesar US$146,2, setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Ke depan, BI memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB. Karenanya, penguatan sinergi kebijakan pemerintah dan BI perlu diperkuat untuk meningkatkan surplus neraca modal dan finansial guna menjaga ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dalam menghadapi gejolak global.
4. Berbagai instrumen untuk menghadapi memburuknya gejolak global
Tingginya eskalasi geopolitik global mengakibatkan pelarian modal keluar dari emerging markets dan kuatnya dolar AS sehingga memberi tekanan yang besar pada pelemahan nilai tukar hampir semua negara, termasuk rupiah.
Di domestik, permintaan valas pada kuartal II-2026 meningkat cukup tinggi dipengaruhi oleh faktor musiman antara lain untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri. Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI terus meningkatkan intensitas intervensi valuta asing, baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.
Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat dengan kenaikan suku bunga SRBI seperti disebutkan di atas untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. BI juga memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui penyesuaian threshold beli tunai valas terhadap Rupiah tanpa underlying, peningkatan threshold jual DNDF/Forward, serta peningkatan threshold beli dan jual swap, yang berlaku sejak April 2026.
Selain itu, BI juga memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal Local Currency Transaction (LCT).
Nilai tukar rupiah pada 19 Mei 2026 tercatat sebesar Rp17.700/US$, atau melemah 2,20% (ptp) dibandingkan dengan level akhir April 2026. Ke depan, BI meyakini rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen BI, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.
5. IHK terjaga rendah
Inflasi IHK pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,48% (yoy). Inflasi inti turun menjadi 2,44% (yoy) didukung konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi.
Inflasi kelompok administered prices (AP) menurun menjadi 1,53% (yoy) seiring berakhirnya base effect dari kebijakan diskon tarif listrik pada 2025 serta minimnya perubahan harga yang diatur pemerintah.
Inflasi kelompok volatile food (VF) juga turun menjadi 3,37% (yoy) dipengaruhi oleh berlangsungnya panen raya di daerah sentra produksi dan terjaganya pasokan pangan di berbagai daerah.
Ke depan, melonjak tingginya harga minyak dan kenaikan harga komoditas lainnya akibat gejolak global dapat berdampak pada kenaikan harga-harga dan tekanan inflasi di dalam negeri.
Di samping kenaikan harga-harga impor (imported inflation), tekanan inflasi dapat berasal dari kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah (adminstered prices), termasuk kenaikan harga energi non-subsidi.
Di samping stabilisasi nilai tukar rupiah, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. BI juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
6. Penguatan kebijakan moneter BI
Kebijakan stabilisasi rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar offshore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder, didukung dengan penguatan kebijakan transaksi pasar valas dan perluasan instrumen operasi moneter valas.
Kebijakan suku bunga BI-Rate ditempuh agar tetap konsisten dengan upaya untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan mencapai sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada 2026 dan 2027.
Kebijakan ini didukung oleh penguatan strategi struktur suku bunga instrumen operasi moneter dengan kenaikan suku bunga SRBI seperti di atas sebagai bagian dari stabilisasi rupiah.
BI juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro-market untuk mendorong peningkatan aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.
Posisi instrumen moneter SRBI pada 18 Mei 2026 tercatat sebesar Rp921,88 triliun, dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp221,59 triliun (24,04% dari total outstanding) sehingga turut mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dan sekaligus sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, BI juga membeli SBN yang pada 2026, hingga 19 Mei 2026 mencapai Rp140,57 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp73,28 triliun.
Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter.
7. Jumlah uang beredar tumbuh lebih tinggi
Uang primer (M0) pada April 2026 tumbuh sebesar 14,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,8% (yoy). Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh giro bank umum di BI yang tumbuh sebesar 28,4% (yoy) dan uang kartal yang tumbuh meningkat sebesar 14,6% (yoy).
Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 pada April 2026 didorong oleh operasi moneter yang lebih ekspansif serta peningkatan kebutuhan likuiditas perbankan untuk pembayaran dividen.
Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,7% (yoy).
Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan penyaluran kredit.
8. KLM untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas
Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp424,7triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp361,0 triliun serta interest rate channel sebesar Rp63,7 triliun.
Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp214,2 triliun, BUSN sebesar Rp171,1 triliun, BPD sebesar Rp30,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp8,2 triliun.
Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta sektor umkm, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.
Ke depan, KLM akan terus diperkuat dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan dan pendanaan, termasuk non-kredit dan non-DPK, serta bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan BI.
9. Meningkatkan peran kredit perbankan
Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy).
Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada April 2026 masing-masing tumbuh sebesar 19,48% (yoy), 6,04% (yoy), dan 6,13% (yoy).
BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) sebesar Rp2.551,42 triliun atau 22,57% dari plafon kredit yang tersedia, serta memadainya kapasitas pembiayaan bank tecermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 11,39% (yoy) pada April 2026.
Efisiensi suku bunga perbankan juga dapat ditingkatkan, dimana pada April 2026 suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73% dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16%.
Ke depan, BI terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan kebijakan RIM dan KLM untuk terus mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK juga terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut.
10. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah.
Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Maret 2026 tercatat tinggi sebesar 25,09%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.
Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,14% (bruto) dan 0,83% (neto) pada Maret 2026.
Hasil stress test BI menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga baik.
11. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2026 tetap tinggi
Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,15 miliar transaksi atau tumbuh 42,86% (yoy) pada April 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 15,92% (yoy) dan 22,95% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 108,43% (yoy).
Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 490 juta transaksi atau tumbuh 46,09% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.219 triliun pada April 2026.
Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 0,91 juta transaksi atau tumbuh 25,72% (yoy), dengan nominal transaksi BI-RTGS tumbuh 14,55% (yoy) mencapai Rp 17.520 triliun pada April 2026. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 14,61% (yoy) menjadi Rp1.301 triliun pada April 2026.
12. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga
Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas.
Ke depan, BI terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP).
BI juga terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. BI menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).
(lav)
