“Saat ini, kami sedang menelaah dengan serius begitu banyak peluang, dan kami telah mengucurkan dana besar serta mengajukan penawaran untuk berbagai proyek dan studi di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain; kami berharap semua itu akan segera terwujud,” ujar Osaimi.
Sekadar informasi, Kufpec mulai melakukan joint study di prospek Natuna D-Alpha pada 2024, setelah PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengembalikan blok tersebut kepada pemerintah dua tahun sebelumnya.
Serampung joint study, Kufpec mengundang sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) potensial untuk ikut bergabung pada megaproyek tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lapangan Natuna D-Alpha memiliki potensi kandungan gas mencapai 222 triliun kaki kubik atau trillion cubic feet (TCF).
Hanya saja, lapangan itu turut mencatat kandungan karbondioksida (CO2) yang tinggi mencapai 71%. Konsekuensinya, kandungan gas yang bisa dieksploitasi kemungkinan hanya sekitar 46 TCF.
Lapangan D-Alpha Blok East Natuna, Pulau Natuna, Kepulauan Riau sebelumnya sempat dilelang ulang oleh Kementerian ESDM pada akhir Juli 2023.
Adapun, ladang gas tersebut bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan (LCS) yang menjadi sumber kekisruhan antara China dan Amerika Serikat (AS) beserta sekutu-sekutunya.
Sejak pertama kali ditemukan adanya kandungan gas pada 1973, Lapangan D-Alpha Blok Natuna belum juga digarap atau dieksploitasi.
Raksasa migas asal AS, ExxonMobil sebenarnya sudah mengantongi hak partisipasi atau participating interest (PI) pada 1989, tetapi tak kunjung digarap hingga akhirnya pemerintah mencabut hak tersebut pada 2007.
Pada 2008, pemerintah menyerahkan pengelolaan ladang gas tersebut ke PT Pertamina (Persero).
Perusahaan migas pelat merah itu kemudian membentuk konsorsium yang terdiri dari ExxonMobil, Total Exploration and Production (E&P), Petroliam Nasional Berhad atau Petronas, dan PTT Exploration and Production (PTT EP) Thailand.
Konsorsium itu akhirnya bubar di tengah jalan. ExxonMobil memutuskan untuk hengkang pada 2017 dengan pertimbangan kelayakan bisnis di WK tersebut, diikuti oleh PTT EP tidak berselang lama.
(azr/wdh)
