Secara rinci dipaparkan, total belanja pegawai sampai April 2026 tercatat Rp126,9 triliun atau tumbuh 24,4% (yoy). Porsinya 35,4% terhadap APBN. Peningkatan belanja utamanya dipicu pengangkatan ASN baru sebanyak 355.000 orang. Kemudian, penyaluran THR ASN/TNI/Polri, pensiun, dan penerima pensiun. Terakhir, Akselerasi pembayaran tunjangan pendidik non-PNS.
Belanja barang tercatat Rp164,2 triliun atau melesat hingga 130% (yoy). Porsinya 23,3% terhadap total APBN. Peningkatan belanja barang, terutama akibat penyaluran MBG yang mencapai Rp73,8 triliun. Kemudian, penyaluran dana BOS Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp9,2 triliun, pelayanan kesehatan UPT Rp4,7 triliun, serta stabilitas pangan Rp900 miliar.
Selanjutnya, belanja modal tercatat Rp52,6 triliun atau melonjak 43,6%. Porsinya 18,5% terhadap target APBN. Peningkatan belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan irigasi. Ini dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum Rp12,8 triliun, Polri Rp19,5 triliun, Kejaksaan Rp4 triliun, dan Kementerian Pertahanan Rp10,8 triliun.
Terakhir, belanja bantuan sosial Rp56,7 triliun atau naik 30,2% (yoy). Porsinya tercatat 34,9% terhadap APBN. Realisasi antara lain: PKH Rp12,9 triliun untuk 9,7 juta KPM, Kartu Sembako Rp16,7 triliun untuk 17,5 juta KPM. Kemudian, PBI JKN Rp15,4 triliun untuk 96,7 jiwa. PIP Rp1,4 triliun untuk 2,9 juta siswa. Terakhir, KIP Kuliah Rp8,1 triliun untuk 863,3 ribu mahasiswa.
(lav)
