Selain itu, dia menambahkan, MYOR berhasil memasarkan produknya ke lebih dari 100 negara.
“Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara,” imbuhnya.
Dari lantai bursa, saham INDF dan MYOR menguat saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan tren koreksi sampai penutupan perdagangan sesi I Rabu (20/5/2026).
Saham INDF menguat 0,38% ke level Rp6.675 per saham dan MYOR menguat 2,2% ke level Rp1.855 per saham.
IHSG malahan berbalik arah di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (20/5/2026).
Sampai perdagangan sesi I berakhir, IHSG susut 0,6% ke level 6.332. IHSG sempat menyentuh level terendah 6.282 usai pembukaan pagi hari tadi. Adapun level tertinggi ada di level 6.459 per pukul 10:00 WIB.
Total transaksi sepanjang perdagangan paruh pertama ini berlangsung mencapai Rp13,6 triliun, dari sejumlah 27,5 miliar saham yang ditransaksikan sepanjang perdagangan. Dengan frekuensi yang terjadi sebanyak 1,6 juta kali diperjualbelikan.
Tekanan besar pada indeks komposit terjadi setelah Prabowo membeberkan nilai ekspor under invoince selama 34 tahun terakhir.
Menurut Prabowo, nilai transaksi under invoice itu mencapai US$908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.
“Underinvoincing fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual-jual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” kata Prabowo saat pidato di depan legislator.
Prabowo mengatakan praktik underinvoincing itu terjadi di mayoritas komoditas strategis nasional.
“Dan aneh, kita produsen CPO terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain,” kata Prabowo.
Belakangan, pemerintah tengah membentuk badan khusus untuk mengatur ekspor sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, CPO dan mineral logam.
Lewat aturan yang tengah digodok, eksportir kemungkinan akan diwajibkan menjual produk mereka kepada entitas baru bentukan pemerintah tersebut.
Badan itu nantinya yang akan menangani ekspor secara langsung, sehingga memicu kekhawatiran pasar terkait potensi pengendalian harga.
Analis Panin Sekuritas Zaidan menilai manuver pemerintah untuk mengatur ekspor komoditas strategis itu akan menambah sovereign risk Indonesia.
“Investor asing kemungkinan akan memperhitungkan ini sebagai tambahan risk premium,” kata Zaidan saat dihubungi.
Apalagi, Zaidan menggarisbawahi, apabila regulasi itu kelak menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih restriktif seperti kuota atau alokasi ekspor yang diarahkan negara.
(naw)
