Politikus PDIP itu menyebut pada era 1998 saat krisis moneter terjadi level depresiasi sangat tinggi dari Rp2.500/US$ ke Rp16.500/US$. Namun saat ini, depresiasi rupiah dari Rp16.500/US$ ke Rp17.600/US$ dengan porsi utang domestik yang lebih dominan. Bagaimanapun, Harris menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah merupakan tanggung jawab BI.
“Ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Memang disadari BI tidak menganut yang namanya exchange rate targeting beda dengan Singapura. BI menganut inflation targeting,” tuturnya.
Senada, anggota Komisi XI Charles Meikyansah mempertanyakan langkah BI dalam mengintervensi rupiah di tengah posisi cadev yang telah terkuras cukup banyak. Dia menyebut nilai tukar rupiah telah terdepresiasi dalam tiga bulan terakhir dengan tren yang terus menurun.
“Apakah BI masih melihat pelemahan rupiah sebagai hal biasa atau sebenarnya sudah masuk tekanan fundamental dan seberapa besar cadev yang digunakan untuk intervensi rupiah?,’ ungkap politikus Partai Nasdem tersebut.
“Saya lihat gubernur ini harus dicermati oleh tim, harapan kami jangan terus terkikis [cadev]. Kita melihat intervensi apa langkah-langkah yang dilakukan BI. Apa BI punya skenario terburuk apabila terjadi juga capital outflow yang hari ini nilainya enggak main-main.” jelas dia.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melanjutkan pelemahan hari ini, Senin (18/5/2026), dan tergerus 0,6% pada pembukaan perdagangan ke Rp17.570/US$. Tak lama berselang, rupiah melanjutkan pelemahannya 0,83% ke posisi Rp17.610/US$ yang merupakan posisi terlemah sepanjang sejarah.
Sejumlah sentimen menekan rupiah pada perdagangan pagi ini setelah libur panjang pekan lalu. Pertama, dari sisi eksternal pergerakan harga minyak terus melambung ke US$111,24 per barel kembali menekan mata uang kawasan. Kenaikan harga minyak terjadi lantaran Presiden AS Donald Trump kembali menekan Iran untuk mencapai kesepakatan.
Hampir semua mata uang kawasan di pasar yang sudah buka melemah dengan rupiah yang memimpin di zona merah.
Kedua, kondisi data perekonomian domestik yang dipaparkan otoritas menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar. Capaian pertumbuhan di level 5,61% belum diikuti dengan pergerakan positif sejumlah data acuan seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan data penjualan ritel (IPR).
Pasar juga mulai melihat adanya potensi tekanan ganda terhadap APBN dalam bentuk subsidi energi yang diproyeksikan membengkak, sementara penerimaan negara belum cukup kuat untuk menopang ekspansi belanja yang agresif.
Ketidakpastian tersebut pada akhirnya tercermin ke dalam pergerakan pasar keuangan domestik. Investor terlihat mulai meminta premi risiko yang lebih tinggi terhadap aset Indonesia, baik di pasar obligasi maupun nilai tukar, seiring adanya kekhawatiran tersebut.
(lav)
