Logo Bloomberg Technoz

Ketiga, reformasi pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu bekerja keras memperbaiki transparansi dan aturan mengenai kepemilikan saham (free float) untuk memenuhi standar internasional dan menghindari aksi jual investor global seperti yang dipicu oleh isu MSCI.

Keempat, mengakselerasi diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak adalah kunci utama untuk menjaga neraca transaksi berjalan dari guncangan geopolitik seperti di Selat Hormuz.

Ronny menilai, tanpa langkah-langkah luar biasa dan koordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, rupiah akan terus berada dalam posisi rentan terhadap setiap guncangan global. 

“Stabilitas nilai tukar adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas. Level Rp17.500/US$ harus menjadi titik balik bagi perbaikan struktural ekonomi Indonesia, bukan sekadar statistik pahit dalam sejarah moneter nasional,” ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan BI dalam mengintervensi rupiah kurang berdampak. Alhasil rupiah berada di level Rp17.500/US$ dan mengalami tren pelemahan yang konsisten sejak akhir 2025. 

Ronny P Sasmita memahami bank sentral sejatinya telah menerapkan tujuh langkah strategis stabilisasi nilai tukar, yang meliputi intervensi valas besar-besaran di pasar spot dan Non-Delivery Forward (NDF), penarikan modal asing melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga yield.

Selain itu, BI memperketat pengawasan lalu lintas dolar dengan membatasi pembelian tanpa underlying transaction maksimal 25.000 dolar AS per orang per bulan.

“Namun, hasil dari berbagai kebijakan ini dinilai kurang bertenaga,” kata Ronny dalam risetnya, Rabu (13/5/2026). 

Dia memaparkan terdapat empat kendala struktural dan taktis yang dihadapi BI. Pertama, Dilema Trilema Moneter. Menurutnya, BI terjebak dalam "Impossible Trinity" di mana bank sentral tidak bisa secara bersamaan mengontrol nilai tukar, memiliki kebijakan moneter independen, dan mobilitas modal bebas. 

Di tengah arus modal keluar yang masif, upaya menjaga suku bunga rendah yakni BI Rate 4,75% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik menjadi kontradiktif dengan kebutuhan untuk menaikkan suku bunga guna menjaga daya tarik rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang memiliki yield tinggi.

Kedua, penyusutan cadangan devisa. Ronny berpandangan, meskipun BI mengeklaim cadangan devisa memadai di level US$146,2 miliar per April 2026, angka ini terus menurun dari posisi sebelumnya sebesar US$148,2 miliar pada Maret 2026. 

Penurunan ini sebagian besar digunakan untuk pembayaran utang luar negeri dan biaya intervensi pasar yang sangat mahal. “Tren penyusutan selama empat bulan berturut-turut telah memberikan sinyal negatif kepada pasar mengenai kemampuan BI untuk terus melakukan intervensi jangka panjang,” tulis dia dalam risetnya.

Ketiga, kebijakan "Burung Unta" (Ostrich Policy). ISEAI menilai belakangan muncul narasi kritis bahwa otoritas moneter cenderung mengabaikan realitas pasar yang memburuk (denial) dan lebih fokus pada retorika stabilitas yang tidak didukung oleh data fundamental. 

“Kegagalan dalam mengantisipasi kecepatan perubahan sentimen global, terutama dampak konflik Selat Hormuz terhadap harga minyak, membuat respons kebijakan BI sering kali bersifat reaktif bukan proaktif,” papar dia.

Keempat, keterbatasan pasokan valas domestik. Meskipun Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan, nilai surplus tersebut menyusut tajam karena pertumbuhan impor yang jauh melampaui ekspor. 

Akibatnya, pasokan valas dari sektor riil tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan dari sektor korporasi yang perlu membayar utang dan dividen, serta kebutuhan impor energi.

Pada perdagangan Rabu pagi (13/5/2026), rupiah dibuka melemah 0,14% ke posisi Rp17.525/US$. Tak lama berselang, pelemahannya bertambah menjadi 0,16% ke posisi Rp17.528/US$, dan menempati posisi kedua terlemah di kawasan. 

Kenaikan harga minyak mentah akibat ketidakpastian penyelesaian perang masih membayangi pergerakan mata uang kawasan yang mayoritas bergerak di zona merah. 

(lav)

No more pages