Bloomberg Economics memperkirakan AS dan Iran kemungkinan besar akan kembali melakukan agresi militer. Namun, eskalasi itu diperkirakan hanya berlangsung singkat sebelum kembali pada pola konflik intensitas rendah yang kini jadi 'normal baru' dalam perang berkepanjangan itu.
Dari sisi domestik, ketidakpastian juga berkelindan di seputar arah kebijakan dan langkah pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal di tengah potensi defisit yang kian lebar, seperti catatan beberapa lembaga pemeringkat (rating agency) pada awal kuartal I-2026.
Pertama, mundurnya pengenaan royalti terhadap hasil tambang dalam batas waktu yang belum ditentukan, semakin menambah daftar ketidakpastian kebijakan di dalam negeri.
Seharusnya kebijakan ini dapat menambah pundi-pundi pemasukan bagi belanja negara. Namun, di tengah belanja ekspansif negara ini, serta lesunya perekonomian global sepertinya membuat pelaku usaha di sektor pertambangan tidak menyepakati formula yang diajukan pemerintah. Padahal, pemerintah sudah sampai tahap sosialisasi.
Kedua, capaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang kemarin dirilis memang masih berada di zona optimistis. Namun pada kelompok kelas menengah-bawah, optimisme itu mulai retak.
Tekanan kenaikan harga telah menggerus daya beli kelompok ekonomi dengan pengeluaran Rp1 juta-Rp4 juta. Pada kelompok pengeluaran Rp1-2 juta, indeks ekspektasi penghasilan enam bulan ke depan (IEP) turun menjadi 129,2 pada April, dari posisi sebelumnya 131,1 pada Maret.
Kelompok Rp2,1-Rp3 juta juga turun dari 135,2 menjadi 132,8. Sementara kelompok Rp3,1-Rp4 juta relatif stagnan di kisaran 134. Sebaliknya, optimisme justru meningkat pada kelompok Rp4,1-Rp5 juta dan di atas Rp5 juta.
Data IKK kerap dibaca sebagai optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi enam bulan ke depan. Serta, jadi petunjuk mengenai daya tahan konsumsi rumah tangga, yang selama ini jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan global dan tekanan eksternal.
Dengan capaian IKK yang menyusut terutama di kelompok ekonomi menengah-bawah, menggambarkan bahwa kondisi sektor riil tidak baik-baik saja. Angka ini menjadi acuan investor yang tidak menelan bulat-bulat data pertumbuhan yang diumumkan pemerintah pekan lalu.
Ketiga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp240 triliun per akhir Maret dan belum ada sinyal penyesuaian belanja negara. Pada kuartal I-2026, belanja pemerintah tercatat melonjak 21,81% secara tahunan, angka ini terakselerasi dari kuartal sebelumnya yang hanya 4,55%.
Lonjakan belanja pemerintah hingga 21,81% pada kuartal lalu memang membantu menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Tapi ekspansi fiskal yang terlalu cepat di tengah tekanan global malahan meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara.
Langkah Intervensi
Tekanan ini semakin membuat rupiah kehilangan tenaga untuk kembali menguat. Sedangkan, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter belum bisa mengambil langkah pengetatan dalam bentuk kenaikan suku bunga acuan di tengah lesunya perekonomian.
Intervensi BI untuk meredam gejolak rupiah melalui penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Demi menahan volatilitas rupiah, BI tercatat agresif dalam menerbitkan SRBI untuk menarik arus modal asing ke pasar domestik.
Berdasarkan data BI, outstanding pada April melonjak Rp126,7 triliun menjadi Rp957,9 triliun, dari posisi Maret Rp831,2 triliun. Kenaikan ini menjadi yang terbesar sejak Juli 2024 dan mencerminkan upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar mata uang Garuda yang terus tertekan sepanjang tahun ini.
Sebagai catatan, rupiah telah melemah 4,67% sepanjang tahun hingga hari ini. Dengan rincian, pada kuartal I-2026 rupiah melemah 1,79%, lalu sejak awal kuartal II (April), rupiah tergerus paling dalam 2,93% dan menjadi yang terlemah di kawasan pada periode ini.
(dsp/aji)
