Bila pemerintah melakukan perbaikan, dia mengatakan kapal tersebut kemungkinan hanya dapat digunakan sekitar 10 tahun ke depan dengan biaya modernisasi yang tidak kecil. Biaya tersebut mencakup pembaruan radar, sistem komunikasi, persenjataan, pengadaan suku cadang, hingga pelatihan kru. Hal ini berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran pertahanan dalam jangka menengah.
TB Hasanuddin juga menyoroti masalah interoperabilitas. Kapal induk Giuseppe Garibaldi dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur jenis STOVL AV-8B Harrier II, yang tidak sejalan dengan armada pesawat tempur Indonesia saat ini seperti F-16, Sukhoi, maupun Rafale.
“Jika ingin memaksimalkan fungsi kapal ini, maka Indonesia harus membeli pesawat yang kompatibel. Ini berarti tambahan anggaran baru yang tidak kecil,” ujar dia.
Lebih lanjut, penggunaan Harrier II juga dinilai memiliki keterbatasan karena hanya digunakan oleh segelintir negara dan bahkan akan dipensiunkan oleh Amerika Serikat dalam waktu dekat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam jaminan ketersediaan suku cadang dan dukungan logistik.
“Kita harus cermat memastikan bahwa setiap pengadaan alutsista benar-benar sesuai kebutuhan strategis dan berkelanjutan. Jangan sampai terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi beban di kemudian hari,” kata TB Hasanuddin.
Sebelumnya, Parlemen Italia pada 28 April 2026 disebut telah menyetujui rencana pemerintahnya untuk menghibahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia. Langkah tersebut disebut sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral sekaligus menghindari biaya pembongkaran aset yang sudah menua.
Bloomberg Technoz sudah berupaya mengonfirmasi mengenai kabar ini kepada Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Namun belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
(dov/frg)
