Bloomberg Technoz, Jakarta - Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026 menunjukkan tren peningkatan signifikan. Sejumlah kepala daerah hingga pejabat strategis terseret dalam kasus dugaan korupsi hanya dalam waktu tiga bulan pertama tahun ini.

Berdasarkan rangkuman yang dihimpun Bloomberg Technoz, pada Minggu (12/4/2026), KPK telah melakukan sedikitnya 10 OTT sejak Januari hingga April 2026. Bahkan, sebagian besar operasi tersebut menyasar pejabat daerah dan sektor penerimaan negara seperti pajak dan bea cukai. Berikut ulasannya:

OTT di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara

OTT pertama pada 2026 dilakukan pada 9–10 Januari yang menjerat sejumlah pihak terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan pajak sektor pertambangan. Lima orang ditetapkan tersangka, melibatkan oknum pejabat KPP Madya Jakarta Utara (DWB, AGS, ASB) dan pihak swasta (ABD - konsultan pajak, EY - staf PT WP).

OTT Wali Kota Madiun dan Bupati Pati

Tak lama berselang lama, pada 19 Januari 2026, KPK kembali melakukan dua OTT sekaligus. Lembaga antirasuah itu menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi proyek. Lalu, Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan desa.

OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan