Memasuki Februari, OTT KPK kembali menyasar sektor pajak di daerah, termasuk dugaan korupsi restitusi pajak di Kalimantan Selatan.

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, karena menerima suap senilai Rp1,5 miliar untuk pencairan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tiga tersangka tersebut adalah Mely sebagai Kepala KPP Madya Banjarmasin, DJD PISKUS sebagai Anggota Pemeriksa, dan VNZ sebagai Manajer Keuangan PT BKB.

OTT Bupati Pekalongan

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 3 Maret 2026 terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan tahun 2023-2026.

Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan konflik kepentingan dan menerima keuntungan Rp19 miliar. KPK mengamankan 11 orang, termasuk Fadia Arafiq, ajudan, dan pihak swasta di wilayah Semarang.

OTT Bupati Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada 9 Maret 2026. Dalam perkara tersebut menjerat Bupati Muhammad Fikri Thobari (MFT) dan Kepala Dinas PUPRPKP Hary Eko Purnomo.

Kasus ini terkait suap proyek ijon senilai Rp756,8 juta untuk kebutuhan Lebaran. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, mereka adalah Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong 2025-2030), Hary Eko Purnomo (Kadis PUPRPKP), dan tiga pihak swasta (Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, Youki Yusdiantoro).

OTT Bupati Cilacap

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 13 Maret 2026, bersama Sekda Sadmoko Danardono dan 26 orang lainnya.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terkait permintaan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2026 dengan barang bukti uang Rp610 juta.

Pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait permintaan uang THR kepada perangkat daerah atau SKPD untuk kepentingan pribadi dan Forkopimda.

OTT di lingkungan Ditjen Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada awal Februari 2026.

OTT ini melibatkan oknum pejabat Bea Cukai dan pihak swasta dengan barang bukti senilai puluhan miliar rupiah. KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subio, dan Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan.

OTT PN Depok

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan. Mereka terjerat korupsi terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan senilai Rp850 juta hingga miliaran rupiah pada Februari 2026.

Kasus ini melibatkan transaksi di arena golf dan membuat MA memberhentikan sementara tersangka. KPK menetapkan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta sebagai tersangka kasus suap pengurusan sengketa lahan.

OTT Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat malam, 10 April 2026.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati diduga meminta 'jatah' atau setoran hingga 50% dari setiap penambahan anggaran yang diajukan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

(mef/wep)