Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) yang berharap pemerintah menunda rencana pengenaan bea keluar (BK) produk olahan nikel.

Purbaya mengklaim bakal mempelajari permintaan yang diajukan oleh asosiasi pengolahan dan pemurnian nikel tersebut. FINI sendiri mengharapkan BK ditunda sebab pasokan sulfur yang digunakan smelter nikel hidrometalurgi tengah terdampak gejolak di Timur Tengah dan membuat harganya melonjak tinggi.

Meskipun begitu, Purbaya menilai pengenaan bea keluar dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan ekspor produk olahan nikel. Kebijakan tersebut dinilai penting guna mencegah potensi kecurangan, sebab dapat memberikan kewenangan bagi Ditjen Bea dan Cukai untuk (DJBC) untuk menindak pelanggaran tersebut.

“Nanti kita lihat. Kan yang gelap-gelap banyak. Kenapa ada HMA [harga mineral acuan], berarti kan ada yang itu yang enggak bisa dianggap enggak ada,” kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

“Kita lihat dulu seperti apa struktur ini. Beli dari sini murah nikelnya, berapa persen itu harga internasional. Waktu itu kok dia enggak ribut, diam-diam saja kalau untung. Kalau rugi, minta langsung kompensasi. Nanti kita pelajarin, ya,” lanjut Purbaya.