Kebijakan tersebut i diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai, mengingat sebelumnya bea masuk suku cadang pesawat mencapai sekitar Rp500 miliar/tahun.
"Dengan demikian, diharapkan biaya operasional maskapai penerbangan juga dapat ditekan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026) kemarin.
Selain itu, pemerintah berencana memberikan insentif gratis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri khusus kelas ekonomi selama dua bulan.
Airlangga menjelaskan PPN yang seharusnya dibayar oleh penumpang sebesar 11% tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Jumlah subsidi PPN yang diberikan pemerintah sebesar Rp1,3 triliun/bulan.
"Kebijakan PPN DTP (ditanggung pemerintah) ini akan diberlakukan sesuai dengan program paket yang diumumkan atau dalam kurun dua bulan. Nanti akan dievaluasi apakah kondisi perang antara Amerika serikat (AS) dan Iran masih berlangsung dan faktor lainnya," ujar Airlangga.
(lav)
