Purbaya menambahkan defisit anggaran pada tahun lalu mencapai 2,92% Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dia memperkirakan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), defisit anggaran 2025 akan lebih rendah menjadi sekitar 2,8%. Hal ini akan menambah dana pemerintah di BI.
"Itu memberikan ruang, jadi ada dana tidak dipakai. Itu memberikan tambahan tahun ini SAL-nya. Di satu sisi itu jelek karena saya gagal bisa ngabisin uang, tetapi di sisi lain bagus ketika ada seperti ini kita masih ada tambahan bantalan tadi. Jadi anggaran kita aman," ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, Purbaya memang menegaskan SAL akan menjadi bantalan pemerintah ketika Presiden Prabowo Subianto menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah harga minyak dunia yang melonjak lebih dari US$100/barel.
Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman menilai rencana tersebut mencerminkan kualitas perencanaan fiskal yang lemah karena persoalan diselesaikan dengan solusi jangka pendek.
Menurut dia, penggunaan SAL untuk menutup defisit APBN 2026 sejatinya merupakan instrumen pembiayaan jangka pendek, karena tidak menambah utang baru dan dapat meredam tekanan likuiditas pemerintah.
Rizal berpendapat, pemerintah seharusnya memperbaiki keseimbangan postur penerimaan dan belanja secsra fundamental agar berdampak dalam jangka panjang atau berkelanjutan.
“Ini bukan solusi struktural. Ketergantungan berlebihan pada SAL mencerminkan melemahnya kualitas perencanaan fiskal, karena pemerintah menggunakan 'tabungan masa lalu' untuk membiayai kebutuhan saat ini, bukan memperbaiki keseimbangan penerimaan dan belanja secara fundamental,” kata dia saat dihubungi, baru-baru ini.
Dia menjelaskan terdapat sejumlah risiko ketika pemerintah menggunakan SAL secara agresif bahkan hingga menipis. Pemerintah nantinya akan kehilangan buffer fiskal untuk menghadapi tekanan ke depannya, seperti lonjakan harga minyak atau pelemahan rupiah.
Menurutnya, penarikan dana SAL dalam skala besar juga berpotensi mengganggu likuiditas perbankan dan menekan pasar keuangan. Bahkan dari perspektif investor, langkah ini bisa dibaca sebagai sinyal menyempitnya ruang fiskal, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan persepsi risiko dan biaya pembiayaan utang pemerintah ke depan.
(lav)
