Dia juga menyebut kapitalisasi pasar emiten tersebut naik dari Rp50 miliar menjadi Rp3 triliun. Kondisi ini dikhawatirkan sebagai upaya untuk memperoleh pinjaman dari perbankan.
"Nah ini kan udah double jadinya. Di pasar modal dibobol, di perbankan dia bobol. Pertanyaan saya, apakah di OJK nggak ada bagian yang mengawasi itu?" tanya Mekeng.
Adapun Mekeng menilai kecurangan yang dilakukan tersebut tak lepas dari persoalan free float.
Kondisi tersebut, lanjutnya, kerap dimanfaatkan untuk menggoreng harga saham melalui kerja sama dengan pihak tertentu, termasuk sekuritas yang berperan sebagai underwriter perusahaan tercatat terkait.
"Ini sangat merusak pasar kita. Karena mestinya harga yang listed itu yang tercepat, bukan mencerminkan kesehatan dari perusahaan itu, kapasitas segala macam dari perusahaan itu ada di situ," jelasnya.
OJK Menjawab
Adapun pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menjawab kegusaran dari legislator fraksi Partai Golkar tersebut.
Kiki panggilan akrabnya, mengaku pemenuhan batas minimum saham atau free float memang tidak mudah. Namun, dia menegaskan peningkatan batas minimun tersebut juga akan dilakukan pihaknya secara bertahap.
"Kita menyadari tidak mudah untuk memenuhi 15% ini, tetapi misalnya untuk IPO baru kita wajibkan mereka 15%. Tetapi kemudian penyesuaiannya dari mulai tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya,” kata Kiki.
“Apabila tidak memenuhi akan kita berikan exit policy yang dapat diterima juga," jelas Kiki.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi turut menerangkan bahwa pihaknya dalam beberapa bulan terakhir telah melakukan penindakan terhadap saham-saham yang terindikasi melakukan manipulasi pasar.
"Kami tentu tidak akan ragu untuk kemudian melakukan pemberian sanksi dan penegakan hukum. Termasuk tadi kegiatan melakukan manipulasi harga di pasar,” kata Hasan.
(prc/naw)
