"Merujuk kepada produk pengawasan Ombudsman, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Najih.
Selama ini, Ombudsman telah membuka partisipasi publik melalui mekanisme Whistle Blowing System (WBS), apabila terjadi keberatan atas produk pengawasan yang diterbitkan. Dalam kesempatan yang sama, Najih menggarisbawahi komitmen integritas kelembagaan Ombudsman serta meminta kepada seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, saling menghormati institusi atau lembaga dan mendukung penegakan keadilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap hasil upaya hukum paksa berupa penggeledahan dan penyitaan pada kantor serta rumah seorang anggota Ombudsman. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, penyidik menggeledah kantor dan rumah komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika.
"Inisialnya YH," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna dikutip, Selasa (10/03/2026).
Dalam kasus ini, kejaksaan sendiri sudah berhasil menjebloskan seorang advokat Marcella Santoso sebagai salah satu terpidana yang berupaya merintangi penyidikan tiga grup perusahaan minyak goreng - Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau Grup. Marcella terbukti menyuap majelis hakim Tipikor Jakarta sehingga menetapkan putusan lepas atau onslag kepada tiga grup perusahaan tersebut.
Kini, Korps Adhyaksa juga mencurigai adanya upaya perintangan saat tiga grup perusahaan tersebut mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dalam gugatan tersebut, para perusahaan sawit ini membawa surat rekomendasi Ombudsman.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarif Sulaeman Nahdi mengatakan, rumah komisioner yang digeledah berada di kawasan Cibubur. Penyidik, kata dia, menyita sejumlah barang bukti.
"Ada dokumen dan barang bukti elektronik," ujar dia.
(dov/frg)
