Kebijakan Yaqut ini tak selaras dengan UU dan dasar permintaan kuota tambahan yang ingin memangkas waktu tunggu ibadah haji yang sudah menembus 47 tahun. Selain itu, KPK mendeteksi adanya aliran uang dari sejumlah penyelenggara haji ke Yaqut usai mendapat tambahan kuota haji khusus.

(dov/frg)