Di sisi lain, Purbaya juga mengaku kas negara saat ini masih memiliki ruang yang cukup untuk menahan gejolak harga energi global, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi.
"Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian, menaikkan harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya," ungkap Purbaya.
Dia menjelaskan otoritas fiskal tidak ingin mengambil keputusan yang tergesa-gesa di tengah volatilitas pasar yang baru terjadi sesaat. Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan harga komoditas energi tersebut secara saksama.
Jika eskalasi harga minyak dunia terus berlanjut dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan.
"Nanti kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," imbuhnya.
Sekadar catatan, per hari ini, Senin (9/3/2026), harga minyak dunia melonjak. Harga minyak jenis brent dan light sweet meroket masing-masing 26,09% dan 27,68% dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu menjadi US$ 117/barel dan US$ 116,04/barel. Ini menjadi yang tertinggi dalam lebih dari 2,5 tahun terakhir.
Laju kenaikan harga minyak mentah dunia didorong oleh kebijakan sejumlah produsen utama Timur Tengah yang mulai memangkas produksi, yang diperberat lumpuhnya jalur pelayaran di Selat Hormuz, serta ancaman Amerika Serikat (AS) untuk memperluas cakupan konflik yang saat ini telah mengguncang pasar energi global.
Uni Emirat Arab dan Kuwait telah mulai mengurangi produksi karena fasilitas penyimpanan mereka terisi penuh dengan cepat akibat penutupan Selat Hormuz. Tindakan serupa telah dilangsungkan oleh Irak yang mulai menghentikan sebagian produksinya sejak minggu lalu, seperti yang dilaporkan Bloomberg News.
Pergerakan harga minyak dunia juga tak lepas dari kembali meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Perang antara AS dan Israel vs Iran belum menunjukkan tanda–tanda mereda setelah serangan seminggu lalu.
(mfd/ros)
