Tanpa ketersediaan barang yang memadai, pelaku usaha berisiko kehilangan momentum penjualan pada periode belanja terbesar sepanjang tahun tersebut.
“Harapan kami bisa koordinasi dari Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan kementerian lainnya. Barang-barang itu harus ada, atau kita akan kehilangan momentum penjualan,” kata Budiharjo.
Keluhan pelaku ritel ini muncul di tengah ketidakpastian rantai pasok global akibat konflik geopolitik yang memicu gangguan transportasi internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut situasi konflik global berpotensi memengaruhi distribusi barang dan transportasi internasional.
Ia mencontohkan sejumlah rute penerbangan di kawasan Timur Tengah saat ini terganggu, bahkan beberapa maskapai menghentikan sementara operasionalnya. Selain itu, sebagian jalur pelayaran juga terdampak kondisi geopolitik tersebut.
“Kita belum tahu berapa lama perang terjadi dan berapa lama transportasi terganggu, terutama dari Timur Tengah. Beberapa penerbangan juga sudah tidak terbang dan kapal juga sebagian tidak berjalan,” ujar Airlangga.
Airlangga mengamini bahwa kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat arus logistik global, termasuk pasokan barang impor ke Indonesia.
Pemerintah mendorong penguatan pasar domestik agar konsumsi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Program BINA Lebaran sendiri menjadi gagasan pemerintah pengusaha belanja nasional selama Ramadan hingga Lebaran, yang diharapkan tetap mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga dan menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini.
BINA Lebaran 2026 berlangsung pada 6–30 Maret 2026 di lebih dari 400 pusat perbelanjaan anggota APPBI di seluruh Indonesia, termasuk gerai di stasiun dan bandara. Target penjualan dari program tersebut mencapai sebanyak Rp53 triliun.
“Saya monitor BINA (Lebaran) targetnya sekarang Rp53 triliun, ini naik 20% dibandingkan (BINA Lebaran) tahun yang lalu (2025),” kata dia.
(ain)
