“Which means, kita tahu kargo LNG yang kita tidak punya berarti kita harus memasukkan atau impor LNG. Pada saat modeling itu adalah wake up call kita tidak memiliki pilihan lain, tetapi untuk membangun nuclear power plant,” ujar Darmawan.
Sekadar catatan, PLN berencana menambah 10,3 gigawatt (GW) kapasitas PLTG dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034.
Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam RUPTL PLN 2025—2034 hampir menyentuh 70%.
Porsi itu mengambil bagian sekitar 48,65 GW dari total kapasitas terpasang listrik yang ditargetkan selama 10 tahun ke depan mencapai 69,5 GW.
"Di RUPTL kita sampai dengan 2035 itu energi baru terbarukannya hampir kurang lebih sekitar 70%," kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (21/11/2025).
Sementara itu, sisanya atau sekitar 30% tercatat masih akan menggunakan pembangkit berbasil fosil.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN juga mendorong investasi pada kapasitas penyimpanan listrik atau storage mencapai 10,3 GW.
Kendati demikian, Bahlil menggarisbawahi, penggunaan pembangkit berbasis batu bara itu tidak serta merta akan diidentifikasi sebagai energi yang kotor.
Dia mengatakan pemerintah tengah mendorong penggunaan teknologi penangkapan dan penyimpangan karbon atau carbon capture storage (CCS) untuk mengimbangi emisi yang timbul dari pembangkit fosil.
Menurut kalkulasi PLN, peluang investasi untuk pembangkit selama 10 tahun mendatang mencapai Rp2.133,7 triliun, sekitar 73% dialokasikan untuk pengembang swasta atau independent power producer (IPP).
Perinciannya, alokasi investasi untuk IPP sebanyak Rp1.566,1 triliun dengan porsi pembangkit EBT sebesar Rp1.341,8 triliun dan non EBT mencapai Rp224,3 triliun.
Sementara itu, porsi investasi pembangkit PLN mencapai Rp567,6 triliun. Dari alokasi itu, rencana investasi PLN sebesar Rp340,6 triliun untuk pembangkit EBT, dan sisanya Rp227 triliun untuk pembangkit non-EBT.
Adapun, Kementerian ESDM menyatakan Indonesia telah mengamankan stok gas alam cair atau LNG untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor hingga semester I-2026.
Sementara itu, untuk keandalan pasokan LNG untuk semester II-2026, Kementerian ESDM masih menghitung kebutuhan dalam negeri serta ekspor dan merancang mekanisme pemenuhannya.
(azr/wdh)
