Sidang konfirmasi dakwaan ini dilaksanakan setelah pengadilan memeriksa kelayakan mental dan fisik Duterte pada bulan lalu. Tiga ahli medis telah menyatakan ia cukup fit untuk menjalani proses hukum. Namun, Duterte tetap menolak hadir dan terus menentang yurisdiksi ICC atas dirinya dengan alasan bahwa ia sudah "tua, lelah, dan lemah."
Di tanah airnya, keluarga Duterte masih memiliki basis pendukung yang loyal di tengah populasi 113 juta jiwa. Kasus ICC ini pun menjadi isu yang sangat memecah belah opini publik di Filipina.
Putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, yang kini tengah menghadapi berbagai ancaman pemakzulan atas dugaan penyalahgunaan dana publik dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos, pekan lalu secara resmi menyatakan diri untuk maju dalam pemilihan presiden 2028. Para analis menilai ia merupakan pesaing kuat untuk menggantikan Marcos yang masa jabatannya dibatasi satu periode oleh konstitusi.
Meski sidang pekan ini akan menyoroti para korban perang narkoba, belum jelas seberapa besar pengaruhnya terhadap opini publik Filipina, di mana tindakan keras Rodrigo Duterte sempat sangat populer. Saat ini, perhatian publik di Filipina lebih banyak tersita oleh skandal korupsi yang sedang berlangsung.
"Saya tidak berharap ada perubahan simpati di wilayah-wilayah yang menjadi basis kuat keluarga Duterte," ujar Sol Iglesias, profesor ilmu politik di Universitas Filipina. "Jika ada sentimen yang mungkin melunak, itu hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan. Masalah besar saat ini sebenarnya adalah kemarahan publik terhadap korupsi."
Sidang dijadwalkan berlangsung setiap hari sepanjang pekan ini (kecuali hari Rabu). Agendanya mencakup pembacaan dakwaan serta argumentasi lisan dari pihak jaksa dan pembela. ICC juga mengizinkan para korban perang narkoba untuk berpartisipasi melalui pengacara mereka.
"Jika dakwaan dikonfirmasi, baik secara keseluruhan atau sebagian, kasus ini akan dilimpahkan ke Majelis Persidangan untuk memulai tahap persidangan," jelas pihak ICC. Majelis hakim akan mengeluarkan keputusan mengenai kelanjutan kasus ini paling lambat 60 hari setelah sidang berakhir.
Dakwaan terhadap Duterte, yang memimpin Filipina dari 2016 hingga 2022, mencakup kejahatan yang diduga dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Walikota Davao. Pendekatan tegasnya di kota tersebutlah yang membuat namanya melambung hingga terpilih sebagai presiden. Meski Filipina secara resmi menarik diri dari ICC saat ia menjabat, pengadilan tersebut menyatakan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan saat negara tersebut masih menjadi anggota Statuta Roma.
(bbn)
