Dia meyakini fluktuasi yang terjadi dalam nilai tukar rupiah merupakan suatu hal yang normal, di tengah dinamika global yang sangat tinggi.
Dia memaparkan kondisi global menunjukkan ketidakpastian yang masih sangat tinggi, baik dari sisi geopolitik, maupun ekonomi di negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS). Sejumlah indikator mencerminkan bahwa AS tak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Pada akhirnya, indeks mata uang dolar AS berfluktuasi.
"Jadi artinya, volatilitas itu terjadi di semua mata uang, baik yang sifatnya global maupun regional. Kita juga sama, rupiah ini juga terus mengalami perkembangan," ungkap Destry.
Oleh karena ketidakpatian yang masih tinggi, lanjut dia, sehingga banyak investor mencari aset yang aman atau instrumen safe haven. Hal ini juga yang menyebabkan sejumlah bank sentral menurunkan portofolionya dalam bentuk dolar AS dan menggantinya menjadi emas.
"Jadi tidak heran emas ini harganya dalam satu tahun terakhir saja naik sudah lebih dari dua kali lipat. Saya ingat tahun lalu ngobrol dengan orang, emas masih harga Rp1,1 juta, sekarang sudah mendekati 3 juta, naik tiga kali lipat. Artinya memang terjadi pergeseran," paparnya panjang.
Menurut Destry, tak ada investor yang loyal dengan mata uang. Mereka tentu akan mempertimbangkan mana mata uang yang memberi imbal hasil tinggi.
Sama halnya di dalam negeri, rupiah juga mengalami fluktuasi. Ketika ada sentimen negatif terkait penurunan peringkat indeks saham, juga penurunan prospek utang, rupiah sempat mengalami pelemahan. Namun, dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dari pemerintah untuk menjelaskan terkait hal itu, rupiah kembali menguat.
Selain itu, bank sentral terus menjaga nilai tukar rupiah melakukan operasi moneter secara cerdas dari berbagai saluran.
Destry mengatakan Bank Indonesia berusaha untuk mempertahankan supaya aset rupiah masih bisa terus memberikan imbal hasil yang menarik, ditambah lagi dengan fundamental ekonomi yang baik. Ini berupa kebijakan yang efektif mendongkrak ekonomi serta informasi yang jelas terkait kebijakan tersebut.
(lav)
