Iwa menilai langkah tersebut dapat menjadi dorongan kuat bagi pengembangan dan penggunaan baterai yang diproduksi di dalam negeri.
Tetap Berisiko
Bagaimanapun, Iwa tidak menampik penghapusan insentif mobil listrik tetap bisa memicu perlambatan investasi di ekosistem industri EV dalam jangka pendek.
Investor dinilai akan lebih berhati-hati dalam menanamkan modal baru di industri baterai serta berpotensi memperlambat pertumbuhan kapasitas produksi baterai domestik.
“Namun, industri baterai juga bisa berkembang jika kebutuhan untuk battery energy storage system [BESS] makin besar. Hal terlihat dari RUPTL di mana kebutuhan BESS tercatat cukup besar,” tuturnya.
Terlepas dari dinamika insentif, menurut Iwa, pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat terhadap hilirisasi industri baterai EV.
Bahkan, jika ada investor yang mundur dari proyek, mereka akan digantikan oleh mitra strategis lain untuk memastikan proyek tetap berjalan.
“Pemerintah harus membuat payung hukum yang kuat agar tidak ada hambatan pengembangan di industri ini,” tuturnya.
Dalam kaitan itu, penghapusan insentif mobil listrik akan berdampak terhadap kenaikan harga EV serta pelambatan penjualan dalam jangka pendek.
Menurutnya, pemerintah mencoba mengorbankan kenyamanan jangka pendek demi pembangunan industri jangka panjang yang lebih mandiri dan kuat.
Menurut dia, pemerintah ingin mengubah Indonesia dari pasar konsumen menjadi basis produksi EV dan baterai, bukan hanya sekadar sasaran pasar.
“Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada seberapa cepat ekosistem industri lokal, termasuk produksi baterai dapat berkembang,” kata Iwa.
“Tentunya kebijakan ini perlu disambut dengan baik. Namun, pengembangan industri harus dilakukan dengan cepat agar pertumbuhan konsumen EV tidak tertahan lama.”
Sebelumnya, IBC meyakini insentif mobil listrik berbasis baterai yang disebut akan berakhir tahun ini tidak akan terlalu berpengaruh pada proyek-proyek ekosistem baterai yang dikembangkan perseroan.
Mencermati dinamika kebijakan di ekosistem kendaraan listrik, Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya memformulasikan sebuah kebijakan baru bagi industri tersebut.
Walhasil, menurutnya, ketika insentif mobil listri tidak dilanjutkan, pemerintah diyakini akan memberikan relaksasi dalam bentuk lainnya untuk mempercepat adopsi EV.
“Jadi dengan dicabut itu [insentif], tidak berarti kemudian hilang sama sekali,” kata Aditya ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (2/2/2026).
Dia menjelaskan target pasar produk baterai dari proyek-proyek IBC nantinya juga tidak hanya domestik, melainkan pasar global atau ekspor. Dengan demikian, kata Aditya, IBC bakal adaptif dengan seluruh kebijakan pemerintah.
“Kalau pengaruh terhadap IBC, kan IBC kita targetnya tidak hanya domestic market ya. Jadi ya kita akan fleksibel lah dengan apapun nanti kebijakannya. Namun, saya yakin pemerintah sedang memimpin sesuatu untuk policy yang baru,” ujarnya.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian saat ini masih menantikan surat balasan dari Kementerian Keuangan ihwal insentif otomotif.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menuturkan kementeriannya mafhum badan fiskal perlu waktu untuk menghitung biaya dan manfaat dari insentif yang ditunggu produsen mobil tersebut.
“Kita serahkan itu kepada Kemenkeu. Ya kan teman-teman lihat sendiri kan Kemenkeu beban kerjanya juga cukup tinggi saat ini,” kata Febri ditemui seusai konferensi pers rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari 2026, Kamis (29/1/2026).
“Dengan tekanan fiskal yang saat ini, Kemenkeu juga mempertimbangkan banyak hal.”
Febri memastikan hingga kini Kemenperin masih terus membahan insentif otomotif tersebut. Dia berharap pembahasan terkait dengan insentif pembelian mobil ini akan segera rampung.
(mfd/wdh)
