Data Bapanas menunjukkan capaian tersebut menjadi serapan awal tahun tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai pembanding, realisasi Januari 2025 tercatat sekitar 14,9 ribu ton.
Peningkatan serapan ini sejalan dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras Januari-Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton, naik sekitar 1,39 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu.
Untuk menyambut akselerasi produksi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026.
SKB ini mengatur penugasan kepada BUMN bidang pangan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan penekanan pada prioritas pembelian produksi dalam negeri. Salah satu mandat utama dalam kebijakan tersebut adalah penugasan pengadaan CBP sebesar 4 juta ton.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya mendapat mandat pengadaan CBP sebesar 4 juta ton setara beras sepanjang 2026. Hingga 2 Februari 2026, realisasi pengadaan dalam negeri telah mencapai 112.032 ton.
"Dalam mengakselerasi target tersebut, kami mengoptimalkan tim jemput pangan untuk komoditas gabah kering panen dan jagung pipil kering. (Kami) selalu sinergi dengan TNI, Polri dan petugas PPL, petugas penyuluh pertanian, untuk memastikan serapan GKP any quality telah memasuki usia panen," tegasnya.
Sementara itu, harga gabah di tingkat petani juga terpantau berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Panel Harga Pangan Bapanas mencatat, per 2 Februari 2026 rata-rata harga gabah kering panen mencapai Rp6.790 per kg, lebih tinggi dari HPP sebesar Rp6.500 per kg.
(ain)
