Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai namanya yang terseret dalam berbagai kasus korupsi. Hal ini merujuk pada deretan kasus korupsi yang menjerat para menteri pada Kabinet Indonesia Kerja (2014-2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).

Dia mengakui memang meminta para menteri dan pejabat negara untuk menjalankan proyek dan kebijakan yang kemudian ini ditemukan ada indikasi korupsi atau pidana lainnya. Akan tetapi, dia memastikan instruksi presiden hanya untuk menjalankan proyek atau kebijakan; bukan melakukan korupsi.

“Apa pun program, kerja menteri pasti dari kebijakan, arahan, dan perintah Presiden. Namun tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Tidak ada,” ujar Jokowi kepada awak media, Jumat (30/01/2026). 

Perlu diketahui, nama Jokowi memang disebut dalam praktik lancung yang tengah dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum (APH). Misalnya, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023-2024 yang menyeret Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.  Menteri Pemuda dan Olahraga 2023-2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik KPK seputar kunjungan kerja ke Arab Saudi saat mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo pada pemeriksaan sebagai saksi. 

Sementara, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa Jokowi di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya periode 2018-2023. Hal ini merujuk pada sejumlah keputusan pemerintah mencopot pejabat tinggi di perusahaan pelat merah tersebut.