"Tentu semua barang bukti baik yang diperoleh dalam proses penggeledahan dan pemeriksaan para saksi nanti akan terus dianalisis dan didalami oleh penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan perkara ini untuk kemudian segera dilengkapi, segera limpah ke tahap penuntutan," ujar dia.
Buka Peluang Penyidikan Baru
Budi mengatakan setiap peristiwa tertangkap tangan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat apakah modus-modus atau praktik dugaan tindak pidana korupsi ini juga terjadi di wilayah lainnya. Hal ini terjadi karena operasi senyap baru dilakukan pada perkara di satu kecamatan. Padahal, terdapat 21 kecamatan di Kabupaten Pati dan 601 formasi perangkat desa yang rencananya akan diisi pada Maret 2026.
"Sehingga peristiwa tertangkap tangan ini sekaligus menjadi langkah awal yang positif untuk bisa mencegah agar praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi ini tidak terduplikasi atau tidak dilakukan pengisian jabatan untuk perangkat desa di wilayah-wilayah lainnya," ujarnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Selain Sudewo, KPK menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kades Karangrowo Abdul Suyono; Kades Arumanis Sumarjiono; dan Kades Sukorukun Karjan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara berawal saat Pemkab Pati mengumumkan pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada akhir 2025. Dalam pengumuman tersebut, seleksi akan digelar pada Maret 2026.
Berdasarkan informasi, Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan yang mencakup 401 desa, dan lima kelurahan. Saat ini, diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong.
"SDW [Sudewo] selaku Bupati Pati periode 2025-2030, bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya meminta sejumlah uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes)," kata Asep dikutip, Selasa (20/01/2026).
(dov/frg)
