Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil dengan biaya Rp101 triliun, dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar. Ada sederet persoalan lain yang dianggap membebani industri tekstil nasional.

Pengamat BUMN dari Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko menilai pelemahan industri tekstil bukan disebabkan oleh ketiadaan pelaku usaha, melainkan oleh menurunnya daya saing dan lemahnya kebijakan perlindungan pasar domestik, khususnya terkait impor.

Salah satunya adalah karena Indonesia dianggap tak mampu bersaing dengan  negara-negara miskin seperti Bangladesh yang memiliki upah buruh lebih murah daripada Indonesia. Selain itu, ia juga menyoroti  standar lingkungan dan standar perburuhan. Ia juga menegaskan, persoalan utama industri tekstil dalam negeri justru terletak pada derasnya arus impor yang tidak diatur secara ketat.

“Problemnya kan bukan karena industri tekstil enggak ada. Karena impornya gila-gilaan. Semua bisa dimasukin. Pakaian bekas juga bisa masuk. Yang komplain itu bukan cuma Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UMKM juga komplain karena impor yang enggak ada aturan,” katanya kepada Bloomberg Technoz, Senin (19/1/2026).

Menurut Danang, pembentukan BUMN tekstil baru bukan solusi yang tepat jika tidak dibarengi dengan pembenahan kebijakan secara menyeluruh.