“Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, diplomasi ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu pun diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan diversifikasi ekonomi. Sebagai contoh, Sugiono mengatakan Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union, serta menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dengan Uni Eropa.
Selain itu, Indonesia juga resmi bergabung dengan BRICS, yakni blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, sejak Januari tahun lalu. Keanggotaan ini bertujuan untuk mendorong reformasi tata kelola global sekaligus membuka peluang perdagangan dan investasi baru.
Kementerian Luar Negeri juga mendorong penguatan kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di kawasan Afrika, seperti Rwanda, sebagai upaya meminimalisasi risiko ekonomi dan perdagangan yang selama ini bertumpu pada mitra-mitra tradisional.
“Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi resiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional,” imbuh Sugiono
Terakhir, Sugiono menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri tengah menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pengembangan industri nasional berkelas dunia melalui penciptaan iklim ekonomi yang ramah investasi.
“Seluruhnya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Soetianto. Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat,” tutupnya.
(red)
