Kala itu, kata dia, operator SPBU swasta memiliki berbagai alasan enggan menyerap produk Pertamina. Salah satunya terdapat isu kandungan etanol dalam base fuel sehingga proses pengadaan sempat terhambat.
Fahmy menyimpulkan sejumlah keberatan yang ditunjukan operator SPBU swasta tersebut diduga terjadi gegara satu hal, yakni harga beli BBM dari Pertamina lebih mahal dibandingkan dengan impor secara mandiri.
“Kemudian selama ini kan dia mencari alasan gitu ya apakah karena campuran dan sebagainya. Namun, saya yakin keberatannya itu karena harga,” tegas Fahmy.
Sebelumnya, Menteri Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mensinyalir bakal menyetop impor BBM pada akhir 2027, dengan catatan kapasitas produksi kilang di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Bahlil menargetkan kapasitas produksi kilang Indonesia pada akhir 2027 sudah mencukupi untuk memproduksi BBM jenis RON 92, RON 95, dan RON 98.
“Impor kita RON 92, 95, 98, kita mau dorong agar produksinya sudah harus ada di 2027. [Pada] 2027 ini kemungkinan di semester ke-2. Nah, kalau semuanya ini produknya sudah ada, itu berarti kita sudah tidak perlu impor lagi. Jadi silakan beli di Pertamina,” kata Bahlil ditemui awak media, di kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).
Untuk itu, jika target tersebut tercapai, maka mulai paruh kedua 2027, operator SPBU swasta mulai membeli BBM dari Pertamina.
“Namun, selama kapasitas produksi kita masih kurang dibandingkan dengan konsumsi, maka tetap kita sementara impor harus kita lakukan,” tegas Bahlil.
Pada kesempatn terpisah awal pekan ini, Bahlil juga mengungkapkan memiliki ambisi untuk turut menyetop impor bensin yang dilakukan operator SPBU swasta, setelah menyetop impor solar bagi badan usaha (BU) hilir migas swasta mulai awal tahun ini.
“Saya ke depan itu bermimpi, ya nanti sebentar saya akan lapor ke Bapak Presiden, bahwa [bensin] RON 92, RON 95, RON 98, itu harus diproduksi dalam negeri. Itu sesuai dengan peraturan menteri dan perpres sejak 2005 bahwa kita harus memprioritaskan produk dalam negeri,” ujar Bahlil ditemui awak media, di kawasan RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Bahlil menjelaskan setelah beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan, maka terdapat tambahan produksi bensin sekitar 5,8 juta kiloliter (kl).
Dengan begitu, Bahlil mengklaim produksi bensin Tanah Air akan mendekati level 20 juta kl dari sebelumnya sekitar 14 juta kl.
Apabila dibandingkan dengan konsumsi bensin dalam negeri yakni sekitar 40 juta kl, maka sisa impor bensin Indonesia masih terpaut sekitar 20 juta kl.
“Dengan penambahan 5,8 maka total produksi dalam negeri kita itu mencapai hampir 20 juta kl. Jadi sisa impor kita itu kurang lebih sekitar tinggal 18—19 juta kl,” tegas Bahlil.
(azr/wdh)
