Sekadar informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran subsidi energi yang mencakup BBM, LPG, dan listrik akan memanfaatkan data penerima bansos pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal tersebut ditegaskan Bahlil, usai meneken nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (14/10/2025).
Akan tetapi, Bahlil belum mengungkapkan mekanisme pemanfaatan DTSEN untuk program subsidi energi tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa kementeriannya dengan BPS akan melakukan pembahasan lanjutan untuk memanfaatkan DTSEN tersebut.
“Saya kan dari awal berdiskusi terus sama Ibu ini dan tim kita mungkin 1—2 putaran lagi baru kemudian kita pakai nanti untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti ini Ibu kepala BPH Migas ini yang punya kepentingan terhadap Ibu Erika terhadap subsidi BBM,” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).
Lebih lanjut, Bahlil mengaku masih mengkaji skema subsidi energi yang akan memanfaatkan DTSEN tersebut. Akan tetapi, dia tak menjelaskan target penerapan skema tersebut.
“Saya sudah bersepakat sama Ibu, nanti 1—2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi men-cross check-an karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan sudah hampir selesai,” ujar dia.
“Kalau sudah selesai, kami dengan ibu ini akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan,” tegas Bahlil.
Sebagai informasi, DTSEN merupakan sebuah basis data yang dikelola oleh Kemensos dan BPS. Basis data ini berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan bansos dan kebijakan sosial ekonomi lainnya.
Adapun, pemerintah menegaskan akan mulai mengimplementasikan kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis penerima manfaat, dari sebelumnya subsidi berbasis komoditas, mulai 2026.
Nantinya, subsidi energi akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTSEN.
Akan tetapi, implementasi kebijakan pengetatan subsidi energi pada 2026 akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangan kesiapan data, infrastrutkur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
(azr)
