Super flu Naik, DPR Usul Wajibkan Kembali Masker di Tempat Umum
Dovana Hasiana
07 January 2026 10:20

Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Neng Eem Marhamah Zulfa meminta pemerintah mendorong sosialisasi penggunaan masker di ruang publik sebagai langkah pencegahan penularan virus influenza A (H3N2) subklad K atau super flu. Neng Eem menilai pencegahan harus menjadi prioritas, mengingat superflu dilaporkan telah menginfeksi sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, hingga Indonesia. Pemerintah diminta melakukan langkah antisipasi tanpa menunggu lonjakan kasus.
“Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, melakukan langkah antisipasi sejak dini. Sosialisasi penggunaan masker di ruang publik sangat penting karena terbukti efektif menekan penularan virus pernapasan, termasuk influenza,” ujar Neng Eem dalam siaran pers dikutip, Rabu (07/01/2025).
Dia mengatakan penggunaan masker merupakan langkah kesehatan masyarakat berbasis bukti ilmiah. Masker dinilai mampu mengurangi risiko penularan melalui titik kecil (droplet) dan aerosol, terutama di ruang publik yang padat, transportasi umum, fasilitas pelayanan kesehatan, serta area dengan sirkulasi udara terbatas.
Selain pencegahan di tingkat masyarakat, dia juga menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kesiapan tenaga medis, ketersediaan alat pelindung diri, sistem deteksi dini, hingga mekanisme penanganan pasien. “Kesiapan faskes menjadi faktor penentu agar kasus tidak melonjak. Ini bukan upaya menakut-nakuti masyarakat, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap kesehatan publik,” katanya.
Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, tercatat 62 kasus super flu di Indonesia yang tersebar di delapan provinsi. Kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Data tersebut, menurutnya, harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan. “Pencegahan lebih murah dan lebih efektif dibanding penanganan ketika kasus sudah meluas. Koordinasi lintas sektor dan kesiapan layanan kesehatan tidak boleh ditunda,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.































