Bloomberg Technoz, Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai program hilirisasi nikel di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala untuk mencapai tahap produk akhir (end product), meskipun pemerintah telah menerapkan moratorium smelter baru yang menghasilkan produk antara.

Moratorium tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ketua Bidang Hilirisasi Mineral Perhapi Muhammad Toha menjelaskan saat ini pengolahan nikel dalam negeri dinilai masih lebih banyak berhenti di taraf produk antara atau intermediate product. 

“Bahwa untuk menggenjot hilirisasi hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi—seperti baja nirkarat maupun bahan baku baterai kendaraan listrik kita masih punya beberapa tantangan,” ungkap Toha saat dihubungi, Selasa (28/7/2026). 

Toha menambahkan hilirisasi nikel dengan munculnya PP No. 28/2025 memang tengah didorong pada tahap downstream, bukan lagi pada tahap intermediasi atau midstream. Namun, industri nasional masih harus melewati empat tantangan besar.