Dalam Pasal 88C ayat (4) disebutkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Artinya, penetapan upah minimum tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta daya beli pekerja.

Upah minimum sendiri berfungsi sebagai jaring pengaman, agar pekerja tidak dibayar di bawah standar kelayakan hidup.

Apa Itu Upah Minimum Provinsi (UMP)?

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. UMP ditetapkan langsung oleh Gubernur setiap tahunnya.

UMP menjadi acuan dasar dalam sistem pengupahan. Jika suatu daerah belum menetapkan UMK, maka secara otomatis UMP berlaku sebagai upah minimum yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Ciri-Ciri UMP:

• Berlaku untuk seluruh wilayah provinsi

• Ditentukan oleh gubernur

• Menjadi standar minimum terendah

• Digunakan jika UMK tidak ditetapkan

UMP biasanya lebih rendah dibandingkan UMK, karena mempertimbangkan rata-rata kondisi ekonomi provinsi secara keseluruhan.

Apa Itu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)?

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku khusus di suatu kabupaten atau kota. UMK disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal, tingkat inflasi daerah, serta kebutuhan hidup layak di wilayah tersebut.

Penetapan UMK dilakukan oleh Gubernur, berdasarkan rekomendasi dari Bupati atau Wali Kota. Namun, UMK hanya dapat ditetapkan jika nilainya lebih tinggi dari UMP.

Karakteristik UMK:

• Berlaku spesifik untuk kabupaten atau kota

• Umumnya lebih tinggi dari UMP

• Disesuaikan dengan kebutuhan hidup daerah

• Bersifat wajib bagi perusahaan di wilayah tersebut

Jika UMK telah ditetapkan, maka perusahaan wajib membayar upah minimal sesuai UMK, bukan lagi UMP.

Hubungan antara UMP dan UMK

Banyak yang keliru memahami hubungan UMP dan UMK. Perlu ditegaskan bahwa:

• UMP adalah dasar

• UMK adalah pengembangan dari UMP

Apabila UMK suatu daerah lebih tinggi dari UMP, maka UMK yang berlaku. Namun, jika suatu kabupaten/kota tidak menetapkan UMK, maka UMP otomatis menjadi standar upah minimum.

Dengan kata lain, pekerja di daerah dengan UMK mendapatkan perlindungan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang hanya mengacu pada UMP.

Apa Itu Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)?

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) merupakan upah minimum yang berlaku untuk sektor-sektor tertentu dengan karakteristik khusus. Pengaturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

UMSK ditetapkan oleh Gubernur, dan berlaku untuk sektor usaha tertentu yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi atau membutuhkan keahlian khusus.

Sektor yang Berhak atas UMSK:

• Memiliki risiko kerja lebih tingg

• Membutuhkan keterampilan atau spesialisasi tertentu

• Beban kerja lebih berat dibanding sektor lain

Contohnya sektor pertambangan, konstruksi berat, industri kimia, dan sektor manufaktur tertentu.

Mengapa UMSK Lebih Tinggi dari UMP dan UMK?

UMSK ditetapkan lebih tinggi karena mempertimbangkan:

1. Risiko keselamatan kerja

2. Tuntutan keahlian khusus

3. Tekanan fisik dan mental

4. Tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar

Dengan demikian, pekerja di sektor tersebut mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan tingkat kesulitan dan risiko pekerjaan yang dihadapi.

Perbedaan UMP, UMK, dan UMSK Secara Singkat

Untuk mempermudah pemahaman, berikut ringkasan perbedaannya:

• UMP: Berlaku tingkat provinsi, ditetapkan gubernur, menjadi dasar upah minimum.

• UMK: Berlaku di kabupaten/kota, nilainya di atas UMP, wajib bagi perusahaan di daerah tersebut.

• UMSK: Berlaku untuk sektor tertentu, nilainya paling tinggi, ditujukan bagi pekerjaan berisiko atau spesialis.

Hak Pekerja dan Kewajiban Perusahaan

Pekerja berhak menerima upah tidak lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Sementara itu, perusahaan wajib mematuhi ketentuan pengupahan sesuai wilayah dan sektor usahanya.

Jika perusahaan membayar di bawah upah minimum, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Memahami perbedaan UMP, UMK, dan UMSK sangat penting, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. UMP menjadi fondasi pengupahan di tingkat provinsi, UMK memberikan perlindungan lebih spesifik di daerah, sementara UMSK memastikan keadilan bagi pekerja di sektor dengan risiko dan tuntutan tinggi.

Dengan pemahaman yang tepat, pekerja dapat memperjuangkan haknya secara bijak, dan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya sesuai hukum yang berlaku. Upah yang adil bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang penghargaan terhadap martabat dan kontribusi tenaga kerja.

(seo)