Di sisi lain, Aprisindo juga menekankan beban biaya produksi yang masih tinggi, mulai dari harga listrik, gas, bahan baku impor, sertifikasi mesin, PPN jasa subkontrak, hingga perizinan. Dia menilai, kondisi ini membuat perlunya dukungan pemerintah melalui kebijakan proteksi untuk memastikan industri padat karya alas kaki tetap kompetitif di pasar global.
“Tujuan Aprisindo mendukung tarif resiprokal AS lebih rendah dari negara pesaing adalah untuk menyelamatkan produktivitas serapan tenaga untuk dapat stabil agar industri ini tetap sunrise,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aprisindo juga mencatat kenaikan pengupahan domestik, biaya produksi tinggi, dan proses ratifikasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang bakal rampung pada kuartal I-2027 menambah urgensi negosiasi tarif lebih rendah.
“Belum lagi berbagai biaya di luar produksi yang membebani pelaku industri, sebagaimana relasi Tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang diharapkan memiliki mutualisme proteksi yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Sekadar catatan, pemerintah memastikan seluruh hasil kesepakatan negosiasi tarif dengan AS akan diumumkan dan rampung sebelum akhir Januari 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto mengeklaim kedua negara telah menyepakati seluruh hasil poin-poin negosiasi tarif sesuai dengan kerangka yang sebelumnya dilakukan dalam leaders declaration pada 22 Juli lalu.
Saat ini, kata dia, kedua negara tengah menyusun sejumlah persiapan dokumen teknis atau legal drafting yang ditargetkan akan selesai hingga pertengahan Januari 2026.
(ain)
