Bloomberg Technoz, Jakarta - Defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai level tertinggi sejak dua dekade, di luar masa pandemi, dan patut menjadi perhatian serius. Melebarnya defisit ini dapat menjadi sinyal bahwa pengelolaan keuangan negara kian memburuk. 

Dalam paparan rincian APBN 2025 oleh Kementerian Keuangan, Kamis (8/1/2026) defisit anggaran mencapai Rp695,1 triliun atau setara dengan 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit yang mendekati batas legal 3% PDB ini menunjukkan bahwa negara semakin bergantung pada utang untuk menutup kebutuhan rutin, bukan untuk membiayai aktivitas produktif yang menopang pertumbuhan jangka panjang. 

Dalam kondisi ini, defisit anggaran dapat beralih dari instrumen stabilisasi menjadi sumber kerentanan makroekonomi. Tak heran, sejak diumumkan kemarin pelaku pasar mulai memperhatikan kondisi keuangan negara ini secara serius. 

Defisit anggaran 2026 dan capaian kinerja keuangan tahun 2025 cukup membuat pelaku pasar gelisah dan mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengelola kondisi domestik di tengah volatilitas global.

"Capaian ini menimbulkan pertanyaan, apakah Kementerian Keuangan dapat memenuhi target penerimaan pajak pada tahun fiskal 2026, yang dipatok meningkat 22,95% menjadi Rp2.357,7 triliun," tegas Lionel Priyadi, Fixed Income and Macro Strategist di Mega Capital Sekuritas dalam laporannya, Jumat (9/1/2026).