Bloomberg Technoz, Jakarta - Meski klaim swasembada beras oleh pemerintah  terus mengemuka, capaian produksi tak diimbangi dengan pemerataan harga beras. Harga beras di tingkat konsumen yang masih mahal khususnya di Zona 3 yakni Maluku dan Papua masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. 

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyarankan pemerintah perlu memetakan ulang sejumlah wilayah seperti Indonesia bagian Timur seperti Papua Pegunungan yang terus mengalami kenaikan harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET). 

“Untuk wilayah-wilayah yang zona 3 itu pun perlu dipetakan lagi, karena memang ada wilayah-wilayah yang tidak bisa disamakan di antara zona tiga itu pun berbeda-beda karakteristiknya, harus diperlakukan harga yang berbeda,” kata Khudori saat dihubungi, Jumat (9/1/2026). 

Khudori menuturkan wilayah seperti Papua Pegunungan saat ini masih menghadapi persoalan distribusi karena hanya mengandalkan transportasi udara. Menurutnya, wilayah tersebut tidak akan pernah bisa mencapai harga beras di bawah HET. 

“HET premium di zona 3 itu Rp15.800/kilogram (kg) ya, enggak akan pernah terjadi itu, biaya transportasinya saja Rp23.000/kg. Itu memang sampai mati enggak akan ketemu itu [harga di bawah HET], ada zona lain harusnya,” tutur dia.