"AAUI sudah mengirimkan surat edaran untuk pengumpulan informasi klaim yang terjadi, sampai saat itu baru level itu koordinasinya. Saya yakin OJK juga sedang memonitor baik melalui AAUI ataupun jalur lainnya," ujar dia.
Perihal penanganan bencana banjir bandang di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, termasuk untuk operasi darurat, rehabilitasi, hingga bantuan sosial bagi warga terdampak, Menteri Keuangan Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya siap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai kebutuhan.
Purbaya menjelaskan saat ini BNPB masih memiliki cadangan anggaran sekitar Rp500 miliar lebih yang siap digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat. Namun jika BNPB membutuhkan tambahan dana, pemerintah telah menyiapkan ruang fiskal untuk segera digelontorkan.
"BNPB masih ada sekitar 500 miliar lebih, di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambah, kita siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya," kata Purbaya dalam acara Rapimnas Kadin 2025.
Saat ditanya detail nominal tambahan anggaran, Purbaya menjelaskan bahwa mekanismenya mengikuti permintaan resmi BNPB melalui usulan anggaran. Adapun, ia menyebutkan pos anggaran yang akan digunakan berasal dari dana penanggulangan bencana yang memang sudah disiapkan dalam APBN.
Sebagai catatan, anggaran BNPB berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, pagu BNPB sebesar Rp491 miliar. Berbeda dari dari APBN 2025 yang dialokasikan sebesar Rp2,01 triliun.
(wep)
