Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah pakar menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk merestrukturisasi utang yang selama ini membebani BUMN anggota konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menyusul komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Meskipun Prabowo menyatakan kondisi keuangan proyek telah dipelajari dan “tidak ada masalah”, para ahli menilai beban utang PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tidak bisa diabaikan. WIKA sebelumnya telah menggelontorkan modal konstruksi sekitar Rp5,9 triliun yang belum dibayarkan, ditambah setoran modal Rp6,1 triliun, sehingga kondisi keuangannya semakin tertekan.

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai akar masalah berada pada struktur proyek yang membuat KAI menanggung beban ganda sebagai operator dan pengelola prasarana. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 membuka peluang pemisahan peran operator dan penyelenggara infrastruktur.

Menurut Toto, jika dana APBN digunakan, pemerintah seharusnya membentuk BUMN baru sebagai penyelenggara prasarana kereta api agar beban infrastruktur dapat keluar dari struktur biaya KAI.

"Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan keuangan BUMN-BUMN yang terlibat dalam PSBI," tegasnya.

Sementara itu, pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menyoroti perlunya restrukturisasi menyeluruh. Ia menyebut masalah finansial tidak semestinya dibebankan hanya pada KAI dan WIKA, mengingat keduanya harus menanggung bunga utang komersial sekitar Rp2 triliun per tahun akibat cost overrun dan suku bunga sekitar 3,2 persen.

"Pemerintah harus segera melakukan langkah korektif berupa pengurangan pokok utang dan penurunan suku bunga menjadi di bawah 1 persen mengingat negara seperti Jepang mampu memberikan bunga serendah 0,1 persen pada proyek kereta cepat melalui skema government-to-government (G to G)," paparnya.

Ia memperingatkan tanpa restrukturisasi, rasio utang WIKA yang sudah tinggi dapat memburuk, sementara KAI berpotensi mengalami tekanan serupa.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito saat paparan publik. Ia menjelaskan tekanan yang muncul dari proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, di mana WIKA memiliki porsi investasi 32 persen dengan modal Rp6,1 triliun.

“Sejak kereta cepat beroperasi, proyek ini mengalami kerugian karena pendapatan tiket masih belum sesuai dengan rencana awal. Dengan porsi kepemilikan Rp6,1 triliun, kami ikut membukukan kerugian,” ujar Agung dalam paparan publik, Rabu (12/11).

Selain itu, WIKA juga masih berhadapan dengan dispute bersama KCIC terkait pekerjaan konstruksi senilai Rp5,9 triliun. Perusahaan terancam menanggung kerugian lebih besar jika sengketa tersebut tidak terselesaikan.

Meski begitu, Agung menyatakan optimisme bahwa kondisi WIKA akan membaik jika pemerintah mengambil alih porsi investasi BUMN dalam proyek tersebut.