Aset yang disita mencakup logam timah sekitar 30% dari total nilai aset, serta aset bergerak dan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan fasilitas produksi. Enam smelter tersebut sebelumnya merupakan fasilitas produksi ilegal yang beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Menurut Harry, penutupan enam smelter ilegal itu sudah mulai memberi dampak positif terhadap distribusi dan penjualan timah. Dengan ditertibkannya fasilitas ilegal tersebut, aliran produksi dinilai lebih terkendali dan kembali masuk ke jalur resmi perusahaan.
"Dengan ditutupnya enam smelter ini, penjualan timah di wilayah kami dapat terkendali dan masuk ke TINS. Manfaatnya sudah kami rasakan," klaimnya.
TINS membuka opsi untuk menyesuaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2026. Peluang revisi tersebut muncul sejalan dengan dorongan pemerintah agar perseroan menetapkan target produksi timah yang lebih tinggi pada tahun mendatang.
Menurut Direktur Keuangan & Manajemen Risiko TINS Fina Eliani, perusahaan saat ini bersama pemegang saham dan Dewan Komisaris sedang memfinalisasi penyusunan RKAP 2026. Dalam rencana tiga tahunan sebelumnya yang telah disetujui, volume produksi timah ditetapkan di kisaran 30.000 metrik ton per tahun.
Fina menambahkan bahwa pemerintah mengharapkan peningkatan produksi pada 2026, sebagaimana tercermin dalam sejumlah pemberitaan. Atas arahan tersebut, perseroan menilai ada peluang untuk menaikkan target produksi, terutama jika kinerja semester I-2026 menunjukkan kenaikan yang signifikan.
Dia mengatakan revisi RKAP kemungkinan diajukan, apabila realisasi produksi pada paruh pertama tahun depan memperlihatkan tren positif.
(art/ros)
