"Maksudnya tidak ada itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto," ujar dia.
Soeharto memang kerap disorot oleh pegiat HAM, salah satunya melalui peristiwa penembakan misterius atau lebih dikenal sebagai petrus di masa pemerintahannya. Kala itu, orang yang dianggap sebagai preman dieksekusi secara misterius melalui penembakan.
Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya juga terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Pembantaian massal 1965–1966; tragedi Tanjung Priok 1984; Talangsari 1989; kekerasan di Aceh, Timor Timur, dan Papua, hingga penghilangan paksa aktivis menjelang kejatuhan Soeharto pada 1997–1998.
Negara telah mengakui peristiwa-peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, baik melalui Ketetapan MPR pada awal reformasi maupun pernyataan resmi Presiden Joko Widodo pada Januari 2023.
(dov/frg)
