Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon buka suara mengenai usulan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 Soeharto yang menimbulkan polemik dan perdebatan di masyarakat. 

Politikus Partai Gerindra itu mengeklaim usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional juga disampaikan dari masyarakat dari tingkat bawah mulai dari kabupaten dan kota hingga provinsi. Usulan itu juga melalui berbagai proses seperti kajian, seminar, publikasi buku dan sebagainya.  

"Ini kan juga yang datang dari masyarakat. Prosesnya benar-benar dari bawah. Jadi kalau mengenai hal itu saya kira tidak ada masalah," ujar Fadli Zon kepada awak media, Rabu (5/11/2025). 

Selain itu, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menilai Soeharto memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan. Misalnya, peran Soeharto dalam memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yakni serangan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Belanda di Yogyakarta. Menurut Fadli Zon, peristiwa itu menjadi tonggak di mana Republik Indonesia diakui oleh dunia. Hal ini terjadi karena Belanda kala itu menyebutkan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi (cease to exist). Melalui peristiwa itu, Soeharto dianggap memiliki jasa dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. 

"Dalam perundingan di New York, Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan ini, itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu," ujar dia.