Bloomberg Technoz, Jakarta - Pakar Politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai bahwa usulan untuk menetapkan Presiden ke-2 Soeharto menjadi pahlawan nasional merupakan bentuk whitewashing. Itu dimaknai sebagai upaya meminimalkan atau menyembunyikan aspek negatif untuk memperbaiki reputasi.

Menurutnya, penetapan Soeharto menjadi pahlawan bisa dimaknai sebagai upaya negara untuk menutup lembaran masa lalu terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan otoritarianisme yang terjadi di zaman Orde Baru.

“Efek sosialnya apa? Dia bisa memunculkan perdebatan publik yang tajam, terutama dari para aktivis HAM dan kelompok reformis. Mereka akan melihat ini sebagai bentuk menata ulang sejarah atau whitewashing, dicuci sejarah itu,” ujar Cecep kepada Bloomberg Technoz, Senin (3/11/2025). 

Soeharto memang kerap disorot oleh pegiat HAM, salah satunya melalui peristiwa penembakan misterius atau lebih dikenal sebagai petrus di masa pemerintahannya. Kala itu, orang yang dianggap sebagai preman dieksekusi secara misterius melalui penembakan.

Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya juga terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Pembantaian massal 1965–1966; tragedi Tanjung Priok 1984; Talangsari 1989; kekerasan di Aceh, Timor Timur, dan Papua, hingga penghilangan paksa aktivis menjelang kejatuhan Soeharto pada 1997–1998.