Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan aturan baru terkait ketentuan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri. Aturan ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025. 

Dalam PMK terbaru terdapat perubahan pada Pasal 2 yang menegaskan bahwa iuran program sebagaimana dimaksud merupakan pendapat dan dan diakui dalam laporan laba atau rugi pengelola program dana pensiunan. Meliputi Tabungan Hari Tua (THT), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Selain itu, PMK ini ditambahkan ketentuan baru dalam Pasal 5, terkait dengan pengaturan batasan solvabilitas yang harus dijaga.

"Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari Liabilitas Asuransi," bunyi Pasal 5 tersebut, dikutip Kamis (15/1/2026).