Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tata kelola baru untuk penyelenggaraan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih inklusif dan transparan. Polanya akan dibuat menyerupai koperasi desa (kopdes) dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menjamin kelompok disabilitas mendapat hak yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, konsep tata kelola tersebut akan memastikan setiap unsur masyarakat dapat berpartisipasi secara setara. 

“Verifikasi nanti dilakukan secara transparan dan terbuka. MBG akan bekerja sama dengan kopdes dan UMKM, diatur sedemikian rupa agar inklusif. Kelompok disabilitas punya hak yang sama, dan itu nanti diatur dalam tata kelola,” ujar Zulhas di Gedung Kemenko Pangan, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, sistem penyelenggaraan MBG nantinya akan terintegrasi melalui dashboard digital yang memungkinkan pelaporan, pemantauan, serta pengawasan dilakukan secara terbuka oleh publik.

Rapat yang dipimpin Zulhas tersebut merupakan rapat perdana Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025. Tim ini diketuai Menko Pangan bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pratikno, dan melibatkan 13 kementerian serta lembaga.