Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon positif keputusan Dewan Kehormatan Penyelnggara Pemilu (DKPP) yang memberikan teguran kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum yang menghabiskan anggaran untuk menyewa pesawat jet pribadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. DPR pun berjanji akan lebih ketat mengawasi dan mengevaluasi anggaran lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Yang bisa dilakukan oleh Komisi II kan cuma melakukan evaluasi. Kewenangannya kan sampai di situ, kita tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka,” kata anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dikutip dari laman resmi DPR, Sabtu (01/11/2025).

Dia mengklaim, DPR akan mendorong KPU untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Hal ini akan disampaikan Komisi II saat memanggil dan menggelar rapat kerja dengan KPU dan DKPP. DPR pun berharap kejadian serupa tak akan terulang lagi. 

Di sisi lain, Doli enggan berkomentar tentang pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang mengusut penggunaan anggaran pemilu untuk menyewa pesawat jet pribadi. Dia hanya berharap kasus tersebut hanya berhenti pada sanksi etik; dan tak berlanjut ke ranah pidana.

“Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum, tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita berharap begitu,” ujar dia.