Menurut dia, Komisi II juga mendapat evaluasi dari kasus ini agar memeriksa anggaran para mitranya secara lebih detil. Sehingga, kata dia, DPR bisa mencegah penggunaan anggaran yang secara berlebihan.

Sebelumnya, Doli sebenarnya sempat memberikan teguran kepada KPU saat menggunakan anggaran untuk pesawat jet pribadi. Saat itu, DPR meminta KPU membuat pertanggungjawaban yang rapi dan transparan. 

“Waktu itu kita kasih teguran, mudah-mudahan itu membuat teman-teman [KPU] itu muncul kesadarannya bahwa memang itu tidak pantas dan tidak boleh lagi diulangi,” ujar dia.

DKPP sendiri memberikan teguran kepada nyaris seluruh anggota KPU terkait penggunaan anggaran Rp46 miliar untuk penyewaan jet pribadi. Lembaga tersebut menilai tak ada alasan genting bagi KPU untuk menyewa jet pribadi saat melakukan pengawasan persiapan Pemilu 24. Sebagian besar daerah tujuan pengawasan tercatat memiliki penerbangan komersial yang mumpuni.

(dov/frg)