Logo Bloomberg Technoz

RI Mau Tekan Ekspor CPO, Ongkos B50 Berisiko Dilimpahkan ke APBN

Azura Yumna Ramadani Purnama
14 October 2025 11:30

Ilustrasi perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). (Dok. PTPN III)
Ilustrasi perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). (Dok. PTPN III)

Bloomberg Technoz, Jakarta – Rencana pemerintah memangkas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memenuhi pasokan bahan baku biodiesel B50 diprediksi menurunkan setoran pungutan ekspor (PE) dari komoditas tersebut.

Bahkan, sejumlah pakar waswas pendanaan mandatori B50 berisiko dilimpahkan sebagian ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), lantaran dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dari PE CPO berisiko tidak lagi mencukupi.

Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menyatakan pengusaha sawit biasanya lebih mendorong agar CPO yang mereka produksi diekspor, sebab harga jualnya lebih menarik dibandingkan dengan harga di dalam negeri.


Dengan begitu, jika ekspor dipaksa untuk dipangkas, selain membuat setoran PE turun maka turut berpotensi mendorong kenaikkan harga CPO di pasar domestik. Walhasil, dana yang dikeluarkan BPDP untuk membiayai B50 akan makin tinggi juga sebab disparitas harga dengan solar akan melebar.

“Iya lah, pasti ya. Jadi kalau misalkan sekarang tanggungan katakan dari pungutan ekspornya itu turun, ya pasti itu dari APBN. Makanya, harus dihitung dengan baik,” kata Yayan ketika dihubungi, Selasa (14/10/2025).

Tarif pungutan ekspor CPO di Indonesia./dok. S&P