Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan berbagai kesimpulan sebagai hasil dari rapat dengan Konsorsium Pembaruan Agraria terkait strategi percepaan pelaksanaan reforma agraria. Pertama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta," ujar Dasco di sela-sela rapat antara Pimpinan DPR dengan Konsorsium Pembaruan Agraria, Rabu (24/9/2025). 

Usulan pembentukan satu peta salah satunya disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari untuk mengatasi konflik agraria. Menurutnya, konflik agraria terjadi karena tidak adanya satu peta yang dijadikan sebagai landasan batas-batas lahan. Sehingga, meski pemerintah membentuk aturan dan manajemen sebaik apapun, konflik agraria masih akan tetap ada karena adanya perbedaaan persepsi batas tanah. 

"Saya yakin kita buat aturan sebaik apapun kalau petanya ini belum jelas masih 1:1.000.000 bukan 1:5.000, urusan kita tidak selesai-selesai," ujar Qodari. 

Kedua, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria. Hal ini disampaikan untuk mengakomodir permintaan dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Dalam momentum Hari Tani Nasional 2025, Konsorsium Pembaruan Agraria mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria yang bertanggung jawab lansgung kepada Kepala Negara untuk mewujudkan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.