Dalam beleid yang baru, koperasi dan swadaya masyarakat itu bakal meneken perjanjian jual beli listrik atau PJBL dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Ketentuan pelaksanan penyediaan tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis PP KEN tersebut.
Sinyal keterlibatan koperasi dalam proyek pembangkit telah bergulir beberapa bulan terakhir setelah pemerintah mendorong Koperasi Desa Merah Putih untuk ikut menggarap proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Proyek dengan target kapasitas setrum 100 gigawatt (GW) diharapkan dapat menggeser posisi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di sejumlah daerah.
Direktur Jendral EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi berharap proyek listrik surya itu bisa mengurangi kebutuhan subsidi pemerintah untuk menjalankan pembangkit diesel milik PLN.
“Kalau di situ diganti substitusinya dengan PLTS yang harganya lebih murah berarti kan subsidinya berkurang, subsidi yang ke diesel-diesel itu berkurang karena di situ sudah 10 kali lipat lebih,” kata Eniya kepada awak media di JW Marriot, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).
Adapun, proyek PLTS itu bakal melibatkan 800.000 Koperasi Merah Putih, dengan kebutuhan investasi sekitar US$100 miliar.
Kendati demikian, Eniya menerangkan, proyek pembangkit surya skala besar itu masih dalam tahap identifikasi.
Saat ini, menurut Eniya, terdapat sekitar 21 pabrik yang beroperasi di Indonesia berkaitan dengan rantai pasok perakitan panel surya.
“Terus ada 4 pabrik baru besar ya. Misalnya seperti Trina, Lesso, terus Longji. Longji baru dibangun ya. Terus ada satu lagi saya lupa yang ada di Batang itu. Jadi ada 4,” tegas dia.
Eniya mengatakan kementeriannya sedang mengidentifikasi kebutuhan pasokan komponen panel surya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.
Dia juga belum dapat memastikan apakah proyek PLTS berkapasitas total 100 GW tersebut akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, atau tidak.
“Kita masih bahas dengan Pak Menteri,” ujar dia.
(naw/wdh)
