“[Kuota] 8,0 [juta ton], kurang secara angka, tetapi ada rencana kombinasi antara jargas dan memastikan itu tepat sasaran,” tegas Dadan.
Untuk itu, Dadan mengklaim subsidi LPG 3 Kg pada tahun depan diupayakan lebih tepat sasaran, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin.
“Kami catat concern tersebut dengan memastikan masyarakat–rumah tangga yang memerlukan LPG ini harus tetap terpenuhi,” pungkas Dadan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha meminta pemerintah menyusun prognosis kebutuhan LPG 3 Kg bersubsidi. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan agar proyeksi lebih realistis dan tidak menimbulkan masalah dalam pengalokasian anggaran.
“Prognosis ini untuk perkiraan kita kalau nanti sampai kekurangan. Contoh 2025 kita pasti akan bertambah alokasi, tetapi kita bisa jelaskan alokasi 8 juta ton paling tidak untuk APBN murni untuk 9 bulan kedepan. Namun, nanti 3 bulan lagi akan ada penambahan lagi lewat APBN perubahan, jadi mungkin tidak 8 juta,” ucap dia dalam kesempatan yang sama.
“Namun, prognosisnya harus dibuat. Tadi dibilang Pak Sugeng 8,7 [juta ton] tidak apa-apa prognosis dibuat 8,7 juta ton. Jangan sampai prognosis dengan pengalokasian sama, nanti jadi masalah,” pungkas dia.
Adapun, realisasi penyaluran LPG 3 Kg pada tahun ini diprediksi melebar menjadi 8,36 juta metrik ton atau melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 8,17 juta metrik ton.
Untuk diketahui, pemerintah memang berencana memperketat pembelian LPG 3 Kg bersubsidi mulai 2026. Dalam kaitan itu, Kementerian ESDM mengklarifikasi dua kebijakan pengendalian pembelian LPG 3 Kg akan diterapkan bersamaan pada 2026.
Kedua kebijakan tersebut adalah program LPG Satu Harga dan distribusi 'Gas Melon' yang hanya diperbolehkan untuk masyarakat penerima bantuan sosial (bansos).
“Itu berbarengan,” kata Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno kepada awak media di sela Energi dan Mineral Festival 2025, Kamis (31/7/2025) petang.
(azr/wdh)
